Loading...

Tingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Objek Pembangunan Menurut Ahli

Loading...
Tingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Objek Pembangunan Menurut Ahli. Halo sahabat MB dimana pun anda berada, di bawah ini saya akan memaparkan tentang tingkatan partisipasi masyarakat dalam objek pembangunan menurut para ahli. Semoga bagi kalian yang sedang membutuhkan artikel ini untuk sebagai syarat melengkapi tugas sekolah, kuliah bahkan untuk tugas akhir/ skripsi agar dapat bermanfaat. Berikut ini adalah penjelasannya.

*Tingkatan-tingkatan Partisipasi
Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi dalam masyarakat, Arnstein (1969) menawarkan suatu teori yang disebut dengan teori The Ladder of Participation yaitu suatu gradasi atau pentahapan partisipasi masyarakat. Ia membagi partisipasi menjadi delapan tahap. Kedelapan tahap ini merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat. Tahapan tersebut dapat dilihat dalam gambar delapan tangga partisipasi Arnstein:
Delapan Tangga  Partisipasi Arnstein
8 tangga partisipasi Arnstein
Dari deskripsi tersebut, Arnstein memberikan taksonomi secara jelas tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam kehidupan nyata. Masyarakat akan mengikuti alur secara bertingkat dari tangga pertama sampai tangga ke delapan dengan logika sebagai berikut:
Baca juga Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Tingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Objek Pembangunan Oleh Para Ahli
  1. Tangga pertama yaitu manipulasi atau penyalahgunaan yaitu mereka memilih dan mendidik sejumlah orang sebagai wakil dari masyarakat. Fungsinya, ketika mereka mengajukan berbagai program, maka para wakil masyarakat tadi harus selalu menyetujuinya. Sedangkan masyarakat sama sekali tidak diberitahu tentang hal tersebut. Serta tangga kedua terapi (perbaikan) tidak termasuk dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya. Di dalam hal ini masyarakat terlibat dalam suatu program, akan tetapi sesungguhnya keterlibatan mereka tidak dilandasi oleh suatu dorongan mental, psikologis, dan disertai konsekuensi keikutsertaan yang memberikan kontribusi dalam program tersebut. Masyarakat pada posisi ini hanyalah menjadi obyek dalam program. Pemerintah sedikit memberitahu kepada masyarakat tentang beberapa programnya yang sudah disetujui oleh wakil masyarakat dan masyarakat hanya bisa mendengarkan.
Baca juga Inilah Beberapa Definisi Pembangunan Menurut Para Ahli
  2. Tangga ketiga, pemberian informasi yaitu mereka menginformasikan macam-macam program yang akan dan sudah dilaksanakan. Namun hanya dikomunikasikan searah, masyarakat belum dapat melakukan komunikasi umpan-balik secara langsung. Dilanjutkan tangga ke empat konsultasi yaitu mereka berdiskusi dengan banyak elemen masyarakat tentang pelbagai agenda. Semua saran dan kritik didengarkan. Tetapi mereka yang berkuasa memutuskan, apakah saran dan kritik dari masyarakat dipakai atau tidak.

Lanjut ke tangga kelima peredaman kemarahan/penentraman adalah suatu bentuk usaha untuk menampung ide, saran, masukan dari masyarakat untuk sekedar meredam keresahan masyarakat. Pemerintah berjanji melakukan berbagai saran dan kritik dari masyarakat. Namun janji tinggal janji, mereka diam-diam menjalankan rencananya semula. Oleh karena itu, tangga ini masuk dalam kategori tokenisme (pertanda).

Sesungguhnya penyampaian informasi atau pemberitahuan adalah suatu bentuk pendekatan kepada masyarakat agar memperoleh legitimasi masyarakat atas segala program yang dicanangkan. Konsultasi yang disampaikan hanyalah upaya untuk mengundang ketertarikan publik untuk mempertajam legitimasi, bukan untuk secara sungguh-sungguh memperoleh pertimbangan dan mengetahui keberadaan masyarakat.
Baca juga Definisi Pembangunan Dalam Objek Masyarakat Menurut Para Ahli
  3. Menurut Arnstein baru pada tangga keenam inilah terjadi partisipasi atau kemitraan masyarakat. Pada tahap ini masyarakat telah mendapat tempat dalam suatu program pembangunan, mereka memperlakukan masyarakat selayaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam merancang dan mengimplementasi aneka kebijakan publik. Pada tangga ketujuh sudah terjadi pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang terakhir masyarakat sudah dapat melakukan kontrol terhadap program pembangunan. Tahap inilah yang disebut dengan partisipasi atau dalam peristilahan Arnstein sebagai kekuasaan masyarakat. Masyarakat yang lebih mendominasi ketimbang pemerintah. Bahkan sampai dengan mengevaluasi kinerja mereka partisipasi masyarakat yang ideal tercipta di level ini.
Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan) karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program maka hasil pembangunan  akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil pembangunan ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Tingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Objek Pembangunan Menurut Ahli

Daftar Pustaka / Sumber Data :
*Arnstein, Sherry. 1969. A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners.
Loading...
Loading...