Loading...

Implementasi Kebijakan Publik (Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Menurut Para Ahli)

Implementasi Kebijakan Publik- Halo sahabat Materi Belajar (MB) dimanapun kalian berada, pada pembahasan dibawah ini akan di uraikan mengenai definisi implementasi kebijakan, pengertian implementasi kebijakan, teori implementasi kebijakan dan konsep implementasi kebijakan menurut beberapa para ahli. Dan berikut penjelasannya.

Pengertian Implementasi Kebijakan


Menurut Anderson (dalam Fadillah Putra, 2003:82) Implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu sebagai berikut:
1. Who is involved in policy implementation
Yang berarti siapa yang mengimplementasikan kebijakan 
2. The nature of the administrative process
Yang berarti hakekat dari proses administrasi 
3. Compliance with policy content
Yang berarti kepatuhan kepada kebijakan 
4. Impact
Yang berarti efek dan dampak dari implementasi kebijakan
Implementasi Kebijakan Publik
Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2001:68) arti implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agostino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan 


Dalam beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Hambatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan-hambatan yang dapat menghambat. Gow dan Morss (dalam pasolong, 2007:59) mengungkapkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan adalah antara lain sebagai berikut :
1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
2. Kelemahan institusi
3. Ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dibidang teknis dan administrative
4. Kekurangan dalam bantuan teknis
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
6. Pengaturan waktu (timing)
7. System informasi kurang mendukung
8. Perbedaan agenda tujuan dan actor
9. Dukungan yang berksinambungan

Semua hambatan dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari luar dan dalam. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, system dan prosedur yang harus digunakan sedangkan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri seperti :
a. Peraturan atau kebijakan pemerintah
b. Kelompok sasaran
c. Kecenderungan ekonomi
d. Kecendrungan politik
e. Kondisi sosial budaya dan sebagainya. 

Sedangkan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan menurut Weimer dan Vining (dalam pasolong, 2007:59), ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yakni sebagai berikut :
1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan
Maksudnya adalah sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan
2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan
Maksudnya adalah apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaanya.

Menurut M. Irfan Islami (2003:102) beberapa kebijakan bersifat self-executing artinya dengan dirumuskan kebijakan itu sekaligus (dengan sendirinya) kebijakan implementasikan. Contohnya adalah :
a. Kebijakan suatu Negara yang mengakui secara formal kemerdekaan Negara baru
b. Pergantian atau perubahan lambang Negara, lagu Negara, bendera Negara

Sementara itu menurut Edward (dalam Winarno, 2002:125) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. 

Imlementasi merupakan sebuah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar supaya mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Menurut Wiliam. N. Dun (2000:24-25) menganjurkan bahwa disetiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan penting dilakukan analisa. Analisa yang dimaksud tidak identik dengan evaluasi karena dari tahapan penyusunan agenda hingga evaluasi kebijakan (policy evaluation) sudah harus dilakukan analisis.

Ungkapkan Dunn yang terkenal adalah lebih baik dari pada perumusan masalah keliru tetapi pelaksanaanya benar. Hal ini memberi arti penting kesinambungan tahapan kebijakan, termasuk implementasi yang tepat bagi pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan sehingga persoalan-persoalan yang terdapat pada masyarakat mendapatkan solusi yang tepat melalui implementasi. Demikian pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Publik yang membahas tentang Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli.

Daftar Pustaka
* Teori Anderson yang di kutip pada buku yang di terbitkan oleh Fadilah Putra pada tahun 2003
* Teori Mazmanian dan Sabatier yang di kutip pada buku yang di terbitkan oleh Wahab pada tahun 2001
* Teori Van Meter dan Van Horn yang di kutip pada buku yang di terbitkan oleh Agostino pada tahun 2003
* Teori Gow dan Morss yang di kutip pada buku yang di terbitkan oleh Pasolong pada tahun 2007
* Teori Weimer dan Vining yang di kutip pada buku yang di terbitkan oleh Pasolong pada tahun 2007
* Teori pada buku yang di terbitkan oleh M. Irfan Islami pada tahun 2003
* Teori Edward yang di kutip pada buku yang di terbitkan oleh Winarno pada tahun 2002
* Wiliam N. Dunn. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press